Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut:a. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa.
b. PKI sebagai partai massa telah dilarang.
c. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Soekarno (Bung Karno).
Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya
terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut.
1. Susunan program yang meliputi:
a. bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka,
b. bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional.
2. Menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah nonkooperasi.
3. Menetapkan garis politik memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan sebagainya.
Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya pernyataan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club, dan Algemeene Studie Club. Berikut ini ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan untuk memperkokoh diri dan berpengaruh di masyarakat.
1. Ke dalam, mengadakan usaha-usaha dari dan untuk lingkungan sendiri seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, bank dan sebagainya.
2. Keluar, dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat kabar Banteng Priangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta.
Kegiatan PNI ini cepat menarik massa dan hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat bahkan dengan tindakantindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu, Ir. Soekarno dengan kepiawaiannya melakukan pembelaan yang diberi judul “Indonesia Menggugat”. Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan keberlangsungan partai. Dalam suatu kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self help dan nonkooperasi. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal strategi perjuangan. PNI Baru lebih mengutaman pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo mengutamakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI.
Gerakan Awal PKI
Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda
Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.
ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400.0000.0000. orang anggota.
Pembentukan Partai Komunis
Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.
PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.
Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemberontakan 1926
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.
Peristiwa Madiun 1948
Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.
Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.
Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.
Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.T ujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Kekejaman PKI
Dalam Peristiwa Madiun September 1948, pengikut PKI antara lain menangkap Bupati Magetan Sakidi. Algojo PKI merentangkan sebuah tangga membelintang di atas sebuah sumur di Soco. Lalu tubuh sang bupati dibaringkan di atas tangga itu. Ketika telentang terikat seperti itu, algojo menggergaji tubuh Sakidi sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Nyonya Sakidi yang mendengar suaminya dieksekusi di Soco, menyusul ke sana dengan menggendong dua anaknya yang berusia 1 dan 3 tahun. Dia nekad minta melihat jenazah suaminya. Repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan itu disaksikan kedua anaknya, lalu dicemplungkan juga ke dalam sumur. Di Pati dan Wirosari, dubur warga desa ditusuk dengan bambu runcing lalu ditancapkan di tengah sawah bagai orang-orangan pengusir burung. Sementara itu, seorang perempuan ditusuk vaginanya dengan bambu runcing lalu juga ditancapkan di tengah sawah.
Kekejaman Peristiwa Madiun ini melekat sebagai ingatan traumatik penduduk di sekitar Madiun itu. Sehingga, menurut Taufiq, ketika 17 tahun kemudian PKI meneror di Delanggu, Kanigoro, Bandar Betsy dan daerah lain dalam pemanasan pra-Gestapu dengan klimaks pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965, penduduk Jawa Timur yang masih ingat peristiwa 17 tahun silam itu bergerak mendahului PKI dan melakukan pembalasan dalam suatu tragedi berdarah. Tragedi serupa terjadi di Jawa Tengah. Tulisan Taufiq Ismail selengkapnya, bisa dibaca pada buku Simtom Politik 1965, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2007.
Bangkit kembali
Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959
Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.
Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan pertama kali pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda, diantaranya adalah Sultan Kasayangan, R.N. Nyoto Suroto, mula-mula organisasi ini bernama Indische Vereeniging. Tujuan awalnya adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa, di Negeri Belanda dan hubungan dengan Indonesia. Mulanya organisasi ini hanya bersifat organisasi sosial. Akan tetapi semenjak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan Imperialisme di kalangan pimpinan-pimpinan Indische Vereeniging makin menonjol. Terlebih sejak adanya seruan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika detelah PD I berakhir, kesadaran mereka tentang hak dari bengsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat.
Perkembangan baru dalam tubuh organisasi itu membawa perubahan nama yakni diganti menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1922 dan pada tahun 1925 disamping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia dan kelamaan hanya nama PI saja yang dipakai. Dengan demikian PI semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini didorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan5.
Semenjak tahun 1923, PI aktif berjuang bahkan memelopori dari jauh pejuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Berdasarkan perubahan ini PI keluar dari Indonesisch Verbond van Studeeren6 karena dianggap tidak perlu lagi. Langkah radikal selanjutnya adalah merubah nama majalah PI dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka tahun 1924. Meningkatnya aktivitas PI kearah politik ini terutama sejak datangnya dua mahasiswa Indonesia ke Belanda yakni A. Subardjo tahun 1919 dan Moh. Hatta tahun 1921 yang keduanya kemudian pernah menjabat sebagai ketua PI.
Sejak awal berdiri telah diformulasikan secara jelas program-program PI, meliputi perjuangan untuk tanah air dan juga ditunjang dengan program dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia Internasional. Pada waktu PI diketuai oleh Sukiman, telah disusun program-program secara tegas dan lebih intensif. Pasal-pasal dalam PI jelas mencerminkan kesadaran PI, bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri, yakni terlihat pada pasal 1, 2, 3. adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:Pasal 1: Mempropagandakan asas-asas perhimpunan lebih intensif, terutama di Indonesia.
Pasal 2: Menarik perhatian internasional pada masalah Indonesia.
Pasal 3: Perhatian para anggota harus dibangkitkan buat soal-soal internasional dengan mengadakan ceramah-ceramah, bepergian ke negara-negara lain untuk studi dan lain sebagainya.
Untuk melaksanakan program-program kerja PI Pasal 1, telah ditempuh oleh Ali Sastroamidjojo dengan mengadakan penyelundupan majalah Indonesia Merdeka ke Indonesia. Sedangkan untuk pasal 2 dan 3 baru dapat dilaksanakan ketika PI di ketuai oleh Moh. Hatta.
Sementara itu kegiatan PI meningkat menjadi nasional-demokratis, non-koperasi dan meninggalkan sikap kerjasama dengan kaum penjajah, bahkan PI sering mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Internasional dan anti kolonial. Di bidang Internasional ini PI bertemu dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa dari ASIA, Afrika dan Eropa. Bahkan PI berhubungan baik dengan perhimpunan pemuda-pemuda Belanda yang mendukung Indonesia untuk merdeka7 seperti:1.SDSC: Sociaal-Democratische Studenten Club (Perhimpunan Mahasiswa Sosial Demakrat)
2.SVA: Studenten Vredesactie (Perhimpunan Mahasiswa untuk Perdamaian)
3.JVA: Jongeren Vredesactie (Perhimpunan Pemuda untuk Perdamaian)
4.Antifa: Antifacistische Actie (Perhimpunan Mahasiswa anti Fasis Belanda 1932-1940
Pada tahun 1932 keadaan di negeri Belanda susah sekali. Pengengguran bertambah banyak dan kehidupan bertambah sukar. Hal ini dirasakan oleh semua penduduk Belanda tak terkecuali mahasiswa Indonesia, kaum Buruh di cabut hak-hak sosialnya hal ini menyebabkan ketidak senangan dan selalu menimbulkan bentrok. Bahkan di Rotterdam pernah terjadi bentrokan antara kaum Buruh dengan Polisi yang membawa beberapa korban, karena besarnya bentrokan ini kemudian Pemerintah menyiapkan tentara di atap-atap rumah dengan senapan mesin untuk meredakan bentrokan tersebut. Hal ini mengejutkan dunia sehingga mata uang Gulden jatuh di bursa di beberapa negara yang menyebabkan kehidupan bertambah sulit.
Pemerintah Belanda yang bertambah konservatif dan reaksioner menentang kaum buruh dengan keras. Terlebih lagi setelah Colijn dan partai Anti-Revolusionernya memerintah. Banyak larangan diberlakukan kepada kaum buruh dan partai kiri oleh pemerintah Colijn. Partai-partai dan perhimpunan banyak yang masuk daftar hitam, PI pun dimasukkan ke dalam daftar ini. Termasuk juga partai Komunis Nederland seperti Internationale Roode Hulp, Malthusiaanche Bond, Antifa dan OSP sehingga tercipta opini publik bahwa PI merupakan organisasi berhaluan komunis. Hal ini membawa kesulitan bagi PI dalam mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia. Saat itu banyak anti-propaganda terhadap PI. Antara lain PI dikatakan sebagai Al Capone bende8. Di beberapa koran konservatif sering dianjurkan supaya anggota PI ditangkap, kepada mereka yang berpolitik harus diadakan Undang-undang seperti kepada bangsa Indonesia di Hindia. Namun karena kedekatan PI dengan kaum buruh serta perasaan senasib yakni dimasukan dalam daftar hitam maka PI dilindungi oleh kaum buruh sehingga pemerintah Belanda tidak pernah membubarkan PI atau menangkap ketua PI.
Karena itu walaupun mahasiswa Indonesia banyak yang menempuh studi di Belanda namun tidak semua mempunyai keberanian untuk masuk dalam organisasi ini. Hanya orang-orang dengan karaktervast9 dan mau berkerja serta berkorban untuk kemerdekaan saja yang dapat menjadi anggota. Biasanya perekrutan anggota melalui tes-tes untuk mengetahui kemantapannya. Hal tesebut dilakukan karena ketika itu PI mulai menjadi setengah ilegal. PI mengetahui hal tersebut melalui berita dari Indonesia bahwa setiap anggota PI yang pulang setelah menyelesaikan studinya terus-menerus diawasi oleh Politieke Inlichtingen Dienst (PID) selama dua sampai tiga tahun. Bahkan sering juga ditangkap dengan alasan dibuat-buat, seperti yang terjadi pada Iwa kusuma Soemantri, Hatta, Syahrir, dan lain-lain.
Bahkan karena sebagaian besar mahasiswa yang belajar ke Belanda adalah anak-anak pegawai negeri maka pemerintah kolonial membuat ultimatum pada orang tua mereka yakni:1.Melarang anaknya menjadi Anggota Perhimpunan Indonesia.
2.Kalau anaknya tidak mau maka kiriman uang distop atau bapaknya dikeluarkan dari pekerjannya.10
Sebenarnya PI dimasukkan ke dalam daftar hitam adalah karena keputusan Volksraad11 sehingga hanya Volksraad sendiri yang dapat mencabut PI dari daftar hitam. Volkstraad menilai PI sebagai organisasi komunis karena suatu artikel dari Indonesia Merdeka yang terdapat kata-kata “massa strijd”12 dan “democratische regeering van arbeiders en boeren”13.
Memasuki tahun 1936, PI mempergiat aktifitasnya. Ke dalam, grup-grupnya diharuskan untuk mempelajari buku-buku politik dengan teratur. Ke luar, mendekati orang-orang yang dianggap dapat memberi pengaruh di kemudian hari dan dapat menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kemudian PI membentuk perkumpulan-perkumpulan lain, seperti:
1.Rukun Pelajar Indonesia yang bergerak di bidang Sosial dan Ekonomi.
2.SVIK (Studenten Vereeniging Ter Boverdering van Indonesische Kunst) yaitu pergerakan mahasiswa untuk memperkembangkan kesenian Indonesia.
Pendirian perkumpulan-perkumpulan ini dilakukan PI untuk menarik mahasiswa Indonesia untuk bergabung dan berjuang untuk Indonesia jadi mahasiswa dapat memilih untuk masuk PI yang berhaluan politik, Rukun Pelajar Indonesia yang berhaluan sosial ekonomi atau SVIK yang berhaluan seni budaya Indonesia. Disamping itu PI ingin mengenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang terbelakang melaikan suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi.
Rupanya cara-cara yang ditempuh PI berhasil dan dapat mempopulerkan PI. Karena ke populeran ini SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij) di negeri Belanda mulai mendekati PI. SDAP sendiri mempunyai cabang di Indonesia yakni ISDP (Indische Social-Democratische Partij) yang mempunyai dua orang anggota Volkstraad. Kemudian SDAP melalui korannya, Het Volks membahas bahwa PI tidak mempunyai ideologi tertentu dan hanya semata-mata Perhimpunan Kaum Nasionalis yang memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dan ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Berkat itu nama PI dapat diperbaiki.
Perang Dunia 2 dan Kemerdekaan RI
Sebenarnya ketika pecah Perang Dunia ke-2 dan sewaktu Belanda ditaklukkan Jerman pada tahun 1941 PI aktif melakukan gerakan bawah tanah sehingga pasca perang Eropa14 PI mendapat kartu distribusi makanan15. Sebagai penghargaan pada PI pula pemerintah Belanda memberikan dua kursi Tweede Kamer, satu kursi di Eerste Kamer dan ada tawaran untuk menjadi Minister van Kolonien kepada salah satu anggota PI namun semua itu ditolak karena PI tidak mau bekerjasama dengan Belanda.
Sebagai tambahan setelah Indonesia merdeka para anggota PI tidak dapat langsung pulang ke Indonesia karen dipersulit oleh pemerintah Belanda. Saat itu dimanfaatkan PI untuk mengkampanyekan mengenai Kemerdekaan RI termasuk pada kongres World Federation of Democratic Youth di Chekoslowakia yang dihadiri oleh orang-orang penting AS, Perancis dan Inggris. Akhirnya pada bulan Oktober 1946 pemerintah Belanda memberikan kesempatan pada mahasiswa Indonesia untuk pulang dan pada 7 Desember 1946 berangkatlah kapal Weltevreden yang mengangkut orang-orang Indonesia. PI sendiri berhasil menyelundupkan Dr. Setia Budi (Douwes Dekker). Pada saat orang Belanda dilarang pergi ke Indonesia.
Berikut adalah masa jabatan serta nama yang pernah menjabat sebagai ketua PI:1908-1914: Sutan Casyangan (masih menggunakan nama Indische Vereeniging)
1914-1917: Noto Soeroto
1917-1919: Indische Vereeniging bergabung kedalam Indonesisch Verbond van Studeeren, dan diketua oleh dua orang yaki R.M. Suwardi Suryaningrat (Ketua) dan dr. Gunawan Mangunkusumo (wakil ketua).
1919-1921: Ahmad Subardjo
1921-1922: Berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging, diketuai oleh dr. Soetomo.
1922-1923: Hermen Kartowisastro.
1923-1924: Iwa Kusuma Sumantri.
1924-1925: Nazir Datuk Pamuntjak.
1925-1926: Berganti menjadi Perhimpunan Indonesia dan diketuai oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo.
1926-1930: Moh. Hatta.
1930-1932: Abdoel Sjoekoer.
Sedangkan dari tahun 1932-1940 hampir setiap Ketua PI diganti setiap tahun kecuali pada tahun 1937-1940.1.Oetojo Ramelan: Menjadi meester in de Rechten16 di Leiden. Penah menjadi Menteri Muda Luar Negeri RI, Konsul Jendral pertama di Singapura dan Duta Besar Australia dan Swedia.
2.Soenarko: Manjadi meester in de Rachten di Leiden. Tahun 1945-1947 menjadi residen di Malang.
3.Setiadjit: Pernah menjadi Menteri Muda Perhubungan dan Wakil Perdana Menteri RI.
4.Muwaladi: Menjadi meester in de Rachten di Leiden, kemudian menjadi advocaat DI Jakarta.
5.Parlindoengan Loebis: Menjadi arts17 di Leiden. Karena banyak anti propaganda terhadap PI yang mengatakan bahwa pemuda Indonesia di negeri Belanda tidak bisa belajar dan karenanya mereka pura-pura berpolitik maka Ilderem dan Loebis paling lama duduk sebagai ketua, dari tahun 1937-1940.
6.Moh. Tamzil: Pernah menjadi Menteri Muda Luar Negeri, Sekertaris Negara dan Duta Besar RI di Swedia dan Paris.
7.Maroeto Daroesman: Pernah menjadi Menteri Muda Luar Negeri.
Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danu Dirdjo Setia Budhi, Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. EFE Douwes Dekker sendiri adalah cucu dari adik d Douwes Dekker penulis buku yang cukup terkenal “Max Haveelar” yang memuat kisah-kisah penderitaan “Saija dan Adinda” dengan menggunakan nama samaran Multatuli.
Sedangkan Dr. Cipto adalah anak seorang guru dan pernah dianugerahi bintang jasa “Ridder in de Orde van Oranje Nassau” oleh Ratu Wilhelmina karena keberaniannya bertugas di Kepajen dekat kota Malang tatkala berjangkit wabah pes disana. Ia seseorang yang pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya dan terkenal dengan semboyannya “rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Dan Suwardi Suryaningrat adalah keturunan bangsawan, cucu dari Sri Paku Alam III. Awalnya bersekolah di STOVIA, namun tidak selesai dan karena bakat jurnalistiknya ia bersama Douwes Dekker mengasuh majalah “De Express”.
Menurut anggaran dasarnya, Indische Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang Hindia terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme Boedi Oetomo. Dan cita-cita ini mereka ini disebarluaskan melalui Harian De Express.
Mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang Hindia itu. Indische Partij berpendapat bahwa orang Hindia itu tidak hanya bumi putera saja, tetapi Indo-Belanda, Indo-Cina, Indo-Arab dan orang-orang yang dilahirkan di Hindia atau yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya. Oleh karena itu sejarawan Ricklefs (2006) mengatakan bahwa Indische Partij yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang Indo-Eropa, merupakan satu-satunya partai yang lebih banyak berpikir dalam kerangka nasionalisme (Indonesia) daripada dalam kerangka Islam, Marxisme ataupun ukuran-ukuran suku bangsa yang sempit.
Pada tahun 1913, ketika Belanda merayakan seratus tahun kemerdekaannya . Soewardi Soerjaningrat menulis sebuah artikel dalam Harian De Express (edisi 19 Juli) yang berjudul “Als ik eens Nerdelander was” (Sekiranya saya menjadi seorang Belanda). Isi tulisan tersebut kurang lebih sebagai berikut,
“Sekiranya saya seorang Belanda, maka saya tidak akan merayakan pesta-pesta kemerdekaan di dalam suatu negeri yang kami sendiri tidak sudi memberikan kemerdekaan negeri itu”
Akibatnya, oleh pemerintah kolonial Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal A.F. van Idenburg, artikel itu dianggap menghasut dan akhirnya tiga serangkai diasingkan ke negeri Belanda.
Selama masa pembuangan di Belanda, bersama Suwardi dan Douwes Dekker, Cipto tetap melancarkan aksi politiknya dengan melakukan propaganda politik berdasarkan ideologi Indische Partij. Mereka menerbitkan majalah” De Indier” yang berupaya menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi di tanah jajahan. Majalah De Indier menerbitkan artikel yang menyerang kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda.
Para tokoh Indiche Partij kemudian kembali ke Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Count of Limburg Stirum (1916-1921). Dr. Cipto sendiri telah kembali pada tahun 1914 karena alasan kesehatan. Setelah kembali, Douwes Dekker bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah yang diberi nama “Institut Ksatrian” yang berpusat di Bandung. Ki Hadjar Dewantara mengikuti jejak Douwes Dekker dengan mendirikan “Taman Siswa” di Yogyakarta. Sedangkan Dr. Cipto sendiri membuka praktek dokter di Bandung dan sempat menjadi anggota Volksraad tahun 1918.
Kemudian Indische Partij berubah namanya menjadi “Insulinde”. Dr. Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulinde untuk beberapa waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulinde, terutama di daerah pesisir utara pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulinde dijalankan pula melalui majalah Indsulinde yaitu Goentoer Bergerak, kemudian surat kabar berbahasa Belanda De Beweging, surat kabar Madjapahit, dan surat kabar Pahlawan.
Akibat propaganda Dr. Cipto, jumlah anggota Insulinde pada tahun 1915 yang semula berjumlah 1.000 orang meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Insulinde mencapai puncaknya pada Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Insulinde di bawah pengaruh kuat Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda. Pada 9 Juni 1919 Insulinde mengubah nama menjadi Nationaal-Indische Partij (NIP)
Akan tetapi NIP rupanya tidak mendapat sambutan yang luas di masyarakat bumi putera karena masih banyak pemuda bumi putera yang takut secara terang-terangan menyatakan kemerdekaannya dan pihak Indo-Belanda masih ingin mempertahankan hak prerogatifnya sebagai warga negara kelas satu. Akibatnya banyak orang-orang Indo-Belanda yang keluar dari NIP dan membentuk partai sendiri yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri yaitu “Indo-Europeesch Verbong” (IEV).
Meskipun banyak ditinggalkan oleh anggotanya, sepak terjang tiga serangkai tidaklah surut. Kegiatan-kegiatan dalam bentuk tulisan dan propaganda yang dilakukan oleh ketiganya memperjuangkan kemerdekaan dan nasionalisme Hindia tetap merupakan ancaman bagi pemerintah kolonial, sehingga demikian pada tahun 1921 Nationaal-Indische Partij (NIP) dibubarkan.
SUMBER:http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/26/indische-partij-partai-hindia-1912/
Sarekat Islam pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 di kota Solo. Perkumpulan ini semakin berkembang pesat ketika Tjokroaminoto memegang tampuk pimpinan dan mengubah nama perkumpulan menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam (SI) dapat dipandang sebagai salah satu gerakan yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II.
Pendiri Sarekat Islam, Haji Samanhudi adalah seorang pengusaha batik di Kampung Lawean (Solo) yang mempunyai banyak pekerja, sedangkan pengusaha-pengusaha batik lainnya adalah orang-orang Cina dan Arab.Berikut adalah latar-belakang pendirian SDI:1.Kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik, terutama terhadap golongan Cina.
2.Sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya Revolusi Cina (1911).
3. Adanya tekanan oleh masyarakat Indonesia di Solo (dari kalangan bangsawan mereka sendiri).
Tujuan
Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan jiwa dagang.
2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
5. Hidup menurut perintah agama.
SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda.
Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917.
Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir terhadap perkembangan SI yang begitu pesat. SI dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda, karena mampu memobilisasikan massa. Namun Gubernur Jenderal Idenburg (1906-1916) tidak menolak kehadiran Sarekat Islam. Keanggotaan Sarekat Islam semakin luas.
Pada kongres Sarekat Islam di Yogayakarta pada tahun 1914, HOS Tjokroaminoto terpilih sebagai Ketua Sarekat Islam. Ia berusaha tetap mempertahankan keutuhan dengan mengatakan bahwa kecenderungan untuk memisahkan diri dari Central Sarekat Islam harus dikutuk dan persatuan harus dijaga karena Islam sebagai unsur penyatu.
Politik Kanalisasi Idenburg cukup berhasil, karena Central Sarekat Islam baru diberi pengakuan badan hukum pada bulan Maret 1916 dan keputusan ini diambil ketika ia akan mengakhiri masa jabatannya. Idenburg digantikan oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirum (1916-1921). Gubernur Jenderal baru itu bersikap agak simpatik terhadap Sarekat Islam.
Namun sebelum Kongres Sarekat Islam Kedua tahun 1917 yang diadakan di Jakarta muncul aliran revolusionaer sosialistis yang dipimpin oleh Semaun. Pada saat itu ia menduduki jabatan ketu pada SI lokal Semarang. Walaupun demikian, kongres tetap memutuskan bahwa tujuan perjuangan Sarekat Islam adalah membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam Kongres itu diputuskan pula tentang keikutsertaan partai dalam Voklsraad. HOS Tjokroaminoto (anggota yang diangkat) dan Abdul Muis (anggota yang dipilih) mewakili Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat (Volksraad).
Pada Kongres Sarekat Islam Ketiga tahun 1918 di Surabaya, pengaruh Sarekat Islam semakin meluas. Sementara itu pengaruh Semaun menjalar ke tubuh SI. Ia berpendapat bahwa pertentangan yang terjadi bukan antara penjajah-penjajah, tetapi antara kapitalis-buruh. Oleh karena itu, perlu memobilisasikan kekuatan buruh dan tani disamping tetap memperluas pengajaran Islam. Dalam Kongres SI Keempat tahun 1919, Sarekat Islam memperhatikan gerakan buruh dan Sarekat Sekerja karena hal ini dapat memperkuat kedudukan partai dalam menghadapi pemerintah kolonial. Namun dalam kongres ini pengaruh sosial komunis telah masuk ke tubuh Central Sarekat Islam (CSI) maupun cabang-cabangnya. Dalam Kongres Sarekat Islam kelima tahun 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan Central Sarekat Islam yang menimbulkan perpecahan.
Rupanya benih perpecahan semakin jelas dan dua aliran itu tidak dapat dipersatukan kembali. Dalam Kongres Luar Biasa Central Sarekat Islam yang diselenggarakan tahun 1921 dibicarakan masalah disiplin partai. Abdul Muis (Wakil Ketua CSI) yang menjadi pejabat Ketua CSI menggantikan Tjokroaminoto yang masih berada di dalam penjara, memimpin kongres tersebut. Akhirnya Kongres tersebut mengeluarkan ketetapan aturan Disiplin Partai. Artinya, dengan dikeluarkannya aturan tersebut, golongan komunis yang diwakili oleh Semaun dan Darsono, dikeluarkan dari Sarekat Islam. Dengan pemecatan Semaun dari Sarekat Islam, maka Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih yang berasaskan kebangsaan keagamaan di bawah pimpinan Tjokroaminoto dan Sarekat Islam Merah yang berasaskan komunis di bawah pimpinan Semaun yang berpusat di Semarang.
Pada Kongres Sarekat Islam Ketujuh tahun 1923 di Madiun diputuskan bahwa Central Sarekat Islam digantikan menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). dan cabang Sarekat Islam yang mendapat pengaruh komunis menyatakan diri bernaung dalam Sarekat Rakyat yang merupakan organisasi di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada periode antara tahun 1911-1923 Sarekat Islam menempuh garis perjuangan parlementer dan evolusioner. Artinya, Sarekat Islam mengadakan politik kerja sama dengan pemerintah kolonial. Namun setelah tahun 1923, Sarekat Islam menempuh garis perjuangan nonkooperatif. Artinya, organisasi tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, atas nama dirinya sendiri. Kongres Partai Sarekat Islam tahun 1927 menegaskan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional maka Partai Sarekat Islam menggabungkan diri dengan Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Pada tahun 1927 nama Partai Sarekat Islam ditambah dengan “Indonesia” untuk menunjukan perjuangan kebangsaan dan kemudian namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan nama itu dikaitkan dengan kedatangan dr. Sukiman dari negeri Belanda. Namun dalam tubuh PSII terjadi perbedaan pendapat antara Tjokroaminoto yang menekankan perjuangan kebangsaan di satu pihak, dan di pihka lain dr. Sukiman yang menyatakan keluar dari PSII dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARI). Perpecahan ini melemahkan PSII. Akhirnya PSII pecah menjadi PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, PSII, dan PARI dr. Sukiman
SUMBER:http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
Budi Utomo (ejaan Soewandi: Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa.
Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Latar Belakang
Budi Utomo lahir dari inspirasi yang dikemukakan oleh Wahidin Soedirohoesodo disaat beliau sedang berkeliling ke setiap sekolah untuk menyebarkan beasiswa, salah satunya STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen). Sejak saat itu, mahasiswa STOVIA mulai terbuka pikirannya dan mereka mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan STOVIA oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda), serta bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu. Para pejabat pangreh praja (sekarang pamong praja) kebanyakan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan jabatan. Dalam praktik mereka pun tampak menindas rakyat dan bangsa sendiri, misalnya dengan menarik pajak sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan hati atasan dan para penguasa Belanda.
Para pemuda mahasiswa itu juga menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah organisasi untuk mewadahi mereka, seperti halnya golongan-golongan lain yang mendirikan perkumpulan hanya untuk golongan mereka seperti Tiong Hoa Hwee Koan untuk orang Tionghoa dan Indische Bond untuk orang Indo-Belanda. Pemerintah Hindia Belanda jelas juga tidak bisa diharapkan mau menolong dan memperbaiki nasib rakyat kecil kaum pribumi, bahkan sebaliknya, merekalah yang selama ini menyengsarakan kaum pribumi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat merugikan rakyat kecil.
Para pemuda itu akhirnya berkesimpulan bahwa merekalah yang harus mengambil prakarsa menolong rakyatnya sendiri. Pada waktu itulah muncul gagasan Soetomo untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang akan mempersatukan semua orang Jawa, Sunda, dan Madura yang diharapkan bisa dan bersedia memikirkan serta memperbaiki nasib bangsanya. Perkumpulan ini tidak bersifat eksklusif tetapi terbuka untuk siapa saja tanpa melihat kedudukan, kekayaan, atau pendidikannya.
Pada awalnya, para pemuda itu berjuang untuk penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dan Madura, yang untuk mudahnya disebut saja suku bangsa Jawa. Mereka mengakui bahwa mereka belum mengetahui nasib, aspirasi, dan keinginan suku-suku bangsa lain di luar Pulau Jawa, terutama Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Apa yang diketahui adalah bahwa Belanda menguasai suatu wilayah yang disebut Hindia (Timur) Belanda (Nederlandsch Oost-Indie), tetapi sejarah penjajahan dan nasib suku-suku bangsa yang ada di wilayah itu bermacam-macam, begitu pula kebudayaannya. Dengan demikian, sekali lagi pada awalnya Budi Utomo memang memusatkan perhatiannya pada penduduk yang mendiami Pulau Jawa dan Madura saja karena, menurut anggapan para pemuda itu, penduduk Pulau Jawa dan Madura terikat oleh kebudayaan yang sama.
Perkembangan
Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata "politik" ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai "tanah air Indonesia" makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya "tanah air" (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.
Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh, antara lain, Tjokroaminoto, menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman.
Karena gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika Pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya, dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui penjabat pangreh praja pribumi, misalnya, rakyat menjadi sangat marah.
Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat (yang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) untuk menulis sebuah artikel "Als ik Nederlander was" (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo ke penjara oleh Pemerintah Hindia Belanda (lihat: Boemi Poetera). Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi.
Agak berbeda dengan Goenawan Mangoenkoesoemo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Soewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Soewardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa "nasionalisme Indonesia" tidaklah bersifat kultural, tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku.
Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Sarekat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota.
Namun, Soewardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Sarekat Islam, nasionalisme "Indonesia" ada dan merupakan unsur yang paling penting.
Timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebabkan oleh kondisi dalam negeri, juga ada faktor yang berasal dari luar (ekstern). Berikut ini faktor-faktor ekstern yang memberi dorongan dan energi terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia.
1. Faktor Ekstern
a. Kemenangan Jepang atas Rusia
Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih) menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.
b . Partai Kongres India
Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia.
c . Filipina di bawah Jose Rizal
Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 – 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Pada tahun 1892 Jose Rizal melakukan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati pada tanggal 30 Desember 1896, setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia.
d . Gerakan Nasionalisme Cina
Dinasti Manchu (Dinasti Ching) memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing oleh bangsa Cina karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina. Masuknya pengaruh Barat menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa Dinasti Manchu sudah lemah dan bekerja sama dengan imperialis Barat. Oleh karena itu muncul gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa asing yaitu para imperialis Barat dan Dinansti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.
e . Gerakan Turki Muda
Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa Indonesia sebab mengarah pada pembaruan-pembaruan dan modernisasi.
2. Faktor Intern
a. Sejarah Masa Lampau yang Gemilang
Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Hal ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada dekade awal abad XX.
b . Penderitaan Rakyat Akibat Penjajahan
Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern. Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata tetapi dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda.
c . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia
Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Tekanan datang dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada van Deventer. Pada tahun 1899, Mr. Courad Theodore van Deventer melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, de Gids dengan judul Een eereschuld yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Untuk itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui gagasannya yang dikenal dengan Trilogi van Deventer. Apakah kalian masih ingat dengan isi Trilogi van Deventer? Politik yang diperjuangkan dalam rangka mengadakan kesejahteraan rakyat dikenal dengan nama politik etis. Untuk mendukung pelaksanaan politik etis, pemerintah Belanda mencanangkan Politik Asosiasi dengan semboyan unifikasi. Politik Asosiasi berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara Barat (Belanda) dan Timur (rakyat pribumi). Dalam bidang pendidikan, tujuan Belanda semula adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murahan dan mandor-mandor yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelaksanaan politik etis tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda. Sistem pengajaran kolonial dibagi dalam dua jenis yaitu pengajaran pendidikan umum dan pengajaran kejuruan. Keduanya diselenggarakan untuk tingkat menengah ke atas. Berikut ini contoh-contoh sekolah yang didirikan pada zaman kolonial Belanda.
d . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia
Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Ada tiga macam jenis pendidikan Islam di Indonesia yaitu pendidikan di surau atau langgar, pesantren, dan madrasah. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai disentuh. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan Kristenisasi tidak mampu meruntuhkan moral dan iman para santri. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Banyak dari mereka menjadi penggerak dan tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat mudah untuk memobilisasi kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa.
e . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia
Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan mana pun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Douwes Dekker mendirikan Ksatrian School, dan Moh. Syafei mendirikan perguruan Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam (INS Kayu Tanam).
SUMBER :http://www.crayonpedia.org